preloader
 Langkah Hukum terhadap Pencurian Data Pribadi

Langkah Hukum terhadap Pencurian Data Pribadi

Langkah Hukum terhadap Pencurian Data Pribadi Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi sejauh ini masih belum terkodifikasi dlm satu aturan.

Sehingga untuk mengetahuinya kita perlu melihat beberapa aturan diantaranya:⠀
– UU 36/1999 ttg telekomunikasi⠀
– UU 11/2008 ttg ITE⠀
– UU 23/2006 ttg administrasi kependudukan⠀
– UU 8/1997 ttg dokumen perusahaan⠀
– UU 36/2009 ttg kesehatan⠀

Berdasarkan Pasal 26 UU ITE, data pribadi adalah salah satu bagian hak pribadi seseorang yg dalam penggunaannya memerlukan persetujuan pemilik data tersebut. Pasal 1 PP 82/2012 menjelaskan bahwa “data pribadi adlh data perorangan tertentu yg disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”⠀

Apa saja itu data pribadi?⠀

Pasal 84 UU 23/2006, dimana data pribadi penduduk yg harus dilindungi meliputi:⠀
– nomor KK (Kartu Keluarga)⠀
– NIK (Nomor Induk Kependudukan)⠀
– tanggal/bulan/tahun lahir⠀
– keterangan ttg kecacatan fisik dan/atau mental⠀
– bbrp isi catatan Peristiwa Penting

Tindakan craking yg dilakukan seseorg dn mengakibatkan hilang, rusak, berubah atau dibajaknya data pribadi seseorg tlah dpt dikatakan melanggar Ps.26 Ayat(1) UU ITE.

Guna pencegahan, Ps.15 Ayat(2) PP PSTE menyatakan terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi oleh suatu system elektronik, maka Penyelenggaran system WAJIB memberitahukan scr tertulis kpd pemilik data. Hal ini utk mengetahui kegagalan system berasal dari faktor internal atau eksternal. Tindakan hacking, cracking, phising identity theft dll dpt dikategorikan sbgai tindakan cyber crime

Bila suatu tindakan cyber crime tsb dilakukan guna sebuah tindak pidana maka KUHP dpt menjadi acuan. Namun lebih spesifik, UU ITE memberikan perlindungan hukum trhdp keamanan data elektronik sbgaimana Ps.46 jo. Ps30 UU ITE:⠀
“Setiap perbuatan melawan hukum dg mengakses sistem elektronik yg bertujuan utk dptkan Informasi/Dokumen Elektronik dg cara melanggar sistem pengamanan dianggap sbgai tindak pidana, maka diancam penjara maksimal 8 thn dan/atau denda maksimal 800 jt Rupiah”

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don’t miss our future update!

We promise, doesn’t spam you!

©2020, LegalHub Indonesia. All Rights Reserved